manusia dan lingkungan

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah 

Keberadaan sungai sangat memegang peranan penting bagi kemaslahatan hidup orang banyak terutama bagi masyarakat yang hidup disekitarnya. Sejak zaman dahulu daerah-daerah aliran sungai memegang peranan penting sebagai pusat peradaban manusia. Beragam aktivitas manusia terjadi di sekitar aliran sungai guna memenuhi kebutuhannya mulai dari pemanfaatan sumberdaya air, flora, fauna sampai ke sumberdaya alam yang ada di sekitarnya.

            Menurut Amelia (2008), DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsure-unsur utamanya terdiri dari sumberdaya tanah, sumberdaya air, vegetasi, dan sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaatan atau pengguna sumberdaya alam.

            Begitu juga Daerah Aliran Sungai di kerinci selama ini  memegang peranan penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di kabupaten kerinci ,provinsi jambi seperti digunakan untuk bahan material bangunan, perikanan,MCK, sarana transportasi, memenuhi pengairan pertanian, apalagi jika lebih  dimamfaatkan dengan membangun PLTA sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasokan listrik masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya.

 B.Tujuan

Makalah ini bertujuan memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah ilmu social dan budaya dasar dan juga ingin  membahas lebih dalam keterkaitan manusia daan lingkungan seperti pada pemamfaatan aliran-aliran sungai yang ada di kabupaten kerinci Provinsi jambi untuk  pembangunan PLTA agar mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat yang ada di provinsi jambi.

C.Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian Daerah Aliran Sungai?
2. Apa pengertian   dan  Proses kerja PLTA?
3. Bagaimana perkembangan proyek  pembangunan PLTA di kabupaten kerinci provinci jambi?

D.Manfaat Penulisan

     1. Dapat mengetahui pengertian daerah aliran sungai.

     2.  Dapat mengetahui pengertian dan proses kerja PLTA.

     3.  Dapat mengetahui perkembangan proyek pembangunan  PLTA di kabupaten kerinci.

BAB II

PEMBAHASAN

A.Pengertian Daerah Aliran Sungai

Menurut Abdulrahman, dkk (1993), DAS merupakan suatu kawasan atau wilayah dataran yang membentuk suatu kesatuan wilayah tata air yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh ke atasnya menuju ke laut atau danau melalui suatu sungai utama.

DAS merupakan suatu system hidrologi, yaitu apabila kawasan tersebut mendapat masukan dalam bentuk hujan, maka akan mendapat respon dari DAS tersebut yang dicerminkan dengan sifat aliran sungai serta fliktuasi aliran air bawah tanah (Yuwono, 2001).

DAS adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari unsur tanah, flora dan fauna yang terdapat didalamnya, serta air yang mengalir dari hulu ke hilir hingga menuju lautan. Daerah aliran sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat disekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan seperti :

1. Sebagai sumber air pengairan daerah pertanian
2. Menambah kesuburan tanah karena terbentuknya endapan vulkanik
3. Sumber bangunan seperti pasir , kerikil dan batu kali
4. Sarana lalu lintas air
5. Sarana budidaya perikanan darat
6. pembangkit tenaga listrik (PLTA)
7. Sarana Industri
8. Sarana kebutuhan rumah tangga seperti mandi , cuci dan kakus ( MCK)

B. Konsep Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

 Air itu mempunyai banyak sekali manfaat bagi manusia. Selain untuk mandi, minum, memasak, mencuci, dan sarana pengairan bagi lahan pertanian ternyata aliran air juga dapat menghasilkan energi listrik. Melihat manfaat yang sangat besar yang terkandung dalam aliran air tersebut, maka para insinyur terinspirasi untuk membuat aliran air ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir (dari bendungan atau air terjun) menjadi energi mekanik (dengan bantuan turbin air) dan dari energi mekanik menjadi energi listrik (dengan bantuan generator). Kemudian energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat, hingga akhirnya energi listrik tersebut sampai ke rumah-rumah penduduk.

PLTA  bermacam-macam bentuknya, mulai yang berbentuk mikro-hidro dengan kemampuan memberikan energi listrik untuk beberapa rumah saja sampai yang berbentuk raksasa yang dapat menyediakan listrik untuk berjuta-juta orang-orang.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdiri dari beberapa bagian yaitu:
1. Bendungan, berfungsi menampung air dalam jumlah besar untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir.

2. Turbin, berfungsi mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Turbin air kebanyakan bentuknya seperti kincir angin.

3. Generator, dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik.

4.Jalur Transmisi, berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri.

             Besarnya listrik yang dihasilkan oleh PLTA tergantung dua faktor yaitu,semakin tinggi suatu bendungan, semakin tinggi air jatuh maka semakin besar tanaga yang dihasilkan. Dan semakin banyak air yang jatuh maka turbin akan menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Jumlah air yang tersedia tergantung kepada jumlah air yang mengalir di sungai.

Di Indonesia terdapat banyak sekali sungai-sungai besar maupun kecil yang terdapat di berbagai daerah. Hal ini merupakan peluang yang bagus untuk pengembangan energi listrik di daerah khususnya daerah yang belum terjangkau energi listrik.PLTA.

C. Prinsip Kerja PLTA

 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bekerja dengan cara merubah energi potensial (dari dam atau air terjun) menjadi energi mekanik (dengan bantuan turbin air) dan dari energi mekanik menjadi energi listrik(dengan bantuan generator).Kapasitas PLTA diseluruh dunia ada sekitar 675.000 MW ,setara dengan 3,6 milyar barrel minyak atau sama dengan 24 % kebutuhan listrik dunia yang digunakan oleh lebih 1 milyar orang.

Komponen – kompnen dasar PLTA berupa dam, turbin, generator dan transmisi.
PLTA merubah energi yang disebabkan gaya jatuh air untuk menghasilkan listrik. Turbin mengkonversi tenaga gerak jatuh air ke dalam daya mekanik. Kemudian generator mengkonversi daya mekanik tersebut dari turbin ke dalam tenaga elektrik.

Jenis PLTA bermacam-macam, mulai yang berbentuk “mikro-hidro” dengan kemampuan mensupalai untuk beberapa rumah saja sampai berbentuk raksasa seperti Bendungan Karangkates yang menyediakan listrik untuk berjuta-juta orang-orang. Photo dibawah ini menunjukkan PLTA di Sungai Wisconsin, merupakan jenis PLTA menengah yang mampu mensuplai listrik untuk 8.000 orang.

Komponen PLTA dan Cara Kerjanya

komponen utama sebagai berikut :

Spoiler for Cara Kerja:

1. Bendungan, berfungsi menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi.

Spoiler for Bendungan:

2. Turbin, gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan air untuk memutar turbin. Selanjutnya turbin merubah energi kenetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik.

3. Generator, dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Generator di PLTA bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya.

Spoiler for Turbine & Generator:

4. Jalur Transmisi, berfungsi menyalurkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri.

Spoiler for Jalur Transmisi:

5. Pipa pesat (penstock) ,berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang minimal 10 cm diatas lantai dasar bak penenang. Sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Pada bagian pipa pesat yang keluar dari bak penenang, dipasang pipa udara (Air Vent) setinggi 1 m diatas permukaan air bak penenang. Pemasangan pipa udara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tekanan rendah (Low Pressure) apabila bagian ujung pipa pesat tersumbat. Tekanan rendah ini akan berakibat pecahnya pipa pesat. Fungsi lain pipa udara ini untuk membantu mengeluarkan udara dari dalam pipa pesat pada saat start awal PLTMH mulai dioperasikan.  ½ inch.ÆDiameter pipa udara ± Spoiler for penstock:

D. PROYEK  PEMBANGUNAN PLTA DI DAS KERINCI, JAMBI

1.      http://www.panelsurya.com/index.php/id/informasi-listrik/538- Presiden Canangkan Pembangunan PLTA Kerinci Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Februari 2012 dijadwalkan  mencanangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dikerjakan oleh PT Bukaka Teknik Utama. Pembangunan 2x90 MW ini menghabiskan dana Rp 4 triliun dan akan selesai pada tahun 2015. PLTA ini menyediakan maksimal 180 megawatt (MW).

2 .http://www.antaranews.com/berita/295948/

PLTA Kerinci akan serap 2.000 tenaga kerja

Sabtu, 4 Februari 2012 17:26 WIB | 3118 Views

Peta wilayah Kabupaten Kerinci dan rencana pembangunan PLTA Kerinci. (istimewa)

PLTA Kerinci itu nantinya akan menghasilkan daya sebesar 2 x 90 MW, yang diprediksikan bila sudah berproduksi mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Provinsi Jambi.

Jambi (ANTARA News) - Pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Kerinci yang pembangunan terowongan sepanjang 4,8 km berdiameter 8 m akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerap sebanyak 2.000 tenaga kerja.

Staf ahli Gubernur Jambi bidang ESDM, Irmansyah, di Jambi, Sabtu, mengatakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan memanfaatkan aliran Sungai Batang Merangin di Kabupaten Kerinci itu akan menelan dana sebesar Rp3,5 triliun, dan menyerap 2.000 tenaga kerja.

Ia menyebutkan, persiapan kelanjutan pembangunan itu secara fisik sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu, dan peresmian dimulainya membangun terowongan untuk mengarahkan air sebagai sumber tenaga penggerak turbin, dilakukan pada Februari 2012.

"Peresmian pembangunan terowongan itu akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertepatan pada hari pers nasional (HPN) 9 Februari 2012 di Jambi," katanya.

Acara peresmian itu sendiri nantinya diatur atau disesuaikan dengan kesempatan atau waktu orang nomor satu berada di Jambi, apakah mendatangi lokasi langsung berjarak 410 km dari Kota Jambi atau lewat percakapan jarak jauh dengan Bupati Kerinci.

PLTA Kerinci itu nantinya akan menghasilkan daya sebesar 2 x 90 MW, yang diprediksikan bila sudah berproduksi mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Provinsi Jambi.
Saat ini kebutuhan listrik masyarakat Jambi saat beban puncak sebesar 150 MW, sementara dari berbagai pembangkit listrik yang ada di daerah baru mampu memproduksi 110 MW.

Kekurangan sebesar 40 MW kebutuhan listrik bagi masyarakat Provinsi Jambi itu dipasok dari PLTA Ombilin Sumatera Barat lewat jaringan interkoneksi.

Ditargetkan pada 2015 PLTA Batang Merangin di Kabupaten Kerinci itu sudah selesai dan bisa dioperasikan guna mencukupi atau memenuhi kekurangan listrik masyarakat."Kelebihan dari daya atau arus listrik tersebut, nantinya juga bisa dijual pada provinsi tetangga yang masih kekurangan listrik," kata Irmansyah.

3. http://jambistar.com/berita-2561-

2015 PLTA Kerinci baru akan selesai

KOTA JAMBI, JS-Lima tahun lagi atau pada 2015, mendatang mega proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kabupaten Kerinci baru akan kelar dilaksanakan. Hal ini diakui Gubernur Jambi, Drs H Hasan Basri Agus MM (HBA). Menurutnya, saat ini pembangkit listrik tersebut masih dalam tahap pekerjaan. Sejumlah alat berat dan peralatan pembangunan pembangkit listrik tersebut sudah dimasukan ke Kerinci untuk pelaksanaan pekerjaannya. ''Targetnya 4 tahun pekerjaan, sekitar 2015 baru ditargetkan selesai,'' kata Gubernur HBA kepada wartawan, kemarin.

 
Dijelaskannya, PT Bukaka Tehnik Utama, perusahaan milik mantan Wapres RI , Jusuf Kalla sebagai pelaksana proyek tersebut saat ini masih melakukan pekerjaannya. Pihaknya terus memantau proses pekerjaan tersebut. ''Saat ini masih berlangsung,” ungkap dia.

Hanya saja, belum dipastikan sejauh mana pekerjaan yang sudah dilakukan perusahaan yang didanai oleh bank dari luar negeri ini. Namun, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan akan dilakukan ekspose dan groundbreaking atau pemancangan oleh presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri Hari Pers Nasional, 9 Februari mendatang.

Saat ini, rencana tersebut masih d matangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi. Namun, Gubernur belum bisa memastikan apakah ini akan terealisasi atau tidak. ''Kita masukan dalam satu agenda kunjungan presiden. Tapi belum tahu bisa atau tidak masuk jadual. Yang jelas sedang dikerjakan Bappeda,'' jelas dia.

Seperti diketahui, kapasitas PLTA Kerinci ini mencapai 2 x 90 MW, PLTA ini akan mampu menyediakan maksimal 180.000 megawatt (MW) maka untuk kebutuhan seluruh provinsi Jambi sudah sangat berlebih, karena Jambi hanya membutuhkan 30.000 MW. Jika demikian, pasokan listrik ini tentunya mampu mendukung pembangunan industri hilir yang akan dipusatkan di Tanjung Jabung Timur.

Sesuai rencana, di tahun 2011 nanti PT Bukaka Tehnik Utama tengah membangun kontruksi PLTA berdaya 2 x 90 MW tersebut. PT Bukaka bahkan sudah mengurus AMDAL dan membebaskan lahan untuk akses jalan ke lokasi proyek.(ami)

4. http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2012/02/

Terowongan PLTA Kerinci Jambi Siap Diledakkan

JAMBI: Sebanyak 20 ton alat peledak disiapkan untuk membuat terowongan sepanjang 4,8 Km berdiameter enam meter lebih untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Kerinci.

Staf ahli Gubernur Jambi yang juga mantan Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Jambi, Irmansyah di Jambi, Selasa mengatakan, rencananya peledakan pertama akan dilakukan secara seremonial dan jarak jauh oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2012.

“Padatnya acara pada hari pers nasional (HPN) 2012, membuat acara peledakan pertama dan percakapan jarak jauh Presiden SBY dengan Bupati Kerinci terpaksa dibatalkan,” jelasnya.

Dia mengatakan kendati acara seremonial peledakan pertama itu batal, namun pekerjaan pembangunan proyek tersebut terus dilakukan.

Izin prinsip pembangunan proyek yang akan menelan dana sebesar Rp3,5 triliun tersebut dari gubernur dan bupati setempat sudah diterbitkan Ia mengatakan, pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Kerinci akan menyerap sebanyak 2.000 tenaga kerja dengan memanfaatkan aliran sungai Batang Merangin.

Persiapan kelanjutan pembangunan itu secara fisik sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu, dan peresmian dimulainya membangun terowongan untuk mengarahkan air sebagai sumber tenaga penggerak turbin, dilakukan pada Februari 2012.

PLTA Kerinci itu nantinya akan menghasilkan daya sebesar 2 x 90 MW, yang diprediksi bila sudah berproduksi mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Provinsi Jambi.

Saat ini kebutuhan listrik masyarakat Jambi saat beban puncak sebesar 15 MW, sementara dari berbagai pembangkit listrik yang ada di daerah baru mampu memproduksi 110 MW.

Kekurangan sebesar 40 MW kebutuhan listrik bagi masyarakat Provinsi Jambi itu dipasok dari PLTA Ombilin Sumatera Barat lewat jaringan interkoneksi.

Ditargetkan pada 2015 PLTA Batang Merangin di Kabupaten Kerinci itu sudah selesai dan bisa dioperasikan guna mencukupi atau memenuhi kekurangan listrik masyarakat. (Ant)

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Keterkaitan Manusia dan lingkungan dapat kita lihat pada hubungan manusia dalam memamfaatkan Sungai sejak zaman dahaulu. Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat seperti untuk memenuhi kebutuhan air, alat transpotasi, MCK, budidaya ikan bahkan sungai juga dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan energy listrik dengan cara alat sederhana seperti kincir air dan sampai kepada PLTA.

Konsumsi listrik setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai alternative untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat ,seperti PLTA yang unsure – unsurnya terdiri dari sungai, turbin, generator listrik,bendungan,jalur transmisi, dan pipa stock.  

B.SARAN

Semoga dengan tersusun nya makalah ini dapat menambah pengetahuan tentang pemamfaatan Daerah Aliran Sungai untuk Pembangunan PLTA ,karena PLTA merupakan alternative yang mampu memenuhi  kebutuhan energy listrik masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya.

makalah birokrasi

BAB II

PEMBAHASAN

A.Pengertian Birokrasi

secara etimologi

birokrasi yang dalam bahasa inggris disebut bureaucracy berasal dari dua kata yaitu “bureau” yang artinya meja dan “ cratein” berarti kekuasaan .jadi maksudnya kekuasaan yang berada pada orang-orang yang dibelakang meja. Sedang kan menurut kamus besar bahasa Indonesia  kata “birokrasi “ artinya sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan , cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku – likunya.

Definisi Birokrasi Menurut Para Ahli

 Menurut  Pryudi Atmosudirdjo dalam Harbani Pasolong(2007: 67) mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti yaitu (1) birokrasi sebagai suatu tipe organisasi tertentu , (2)birokrasi sebagai system  (3)birokrasi sebagai jiwa kerja

B. Teori birokrasi

Budi Setiono dalam Harbani Pasolong ( 2007:74 ) ,membagi empat teori birokrasi yaitu :

1.Teori Rasional Administrative Model(RAM)

Dikemukakan oleh weber yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal ialah birokrasi yang berdasarkan pada system peraturan yang rasional sebagai organisasi social yang diandalkan ,terukur dan dapat diprediksikan dan efisien.

2. Teori Power Blok Model (PBM)

Teori yang berdasarkan pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang atau blok rakyat  dalam melaksanakan kekuasaan.

3.Teori Bureaucrati Oversupply Model (BOM)

Yaitu teori berbasis pada pemikiran ideology liberalism yang muncul pada tahun 1970-an ,oleh William niskanen dalam buku representative government(1971),sebagai respon terhadap teori birorasi weber maupun teori marx,. Teori ini juga banyak pembahasan ahli politik seperti konsep reinventing government ,new public management , public  choise teory,managerialism, teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi dikurangi dan peran yang selama ini dilakukan hendaknya di delegasikan kepada sector swasta ( privat sector) dan mekanisme pasar.

4. Teori New Public Service(NPS)

Teori NPS memandang  bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk pada kepada apapun suara rakyat ,sepanjang suara itu rasioanal dan legimate secara normative dan konstitusional sebab birokrasi menjalankan tugas sebagai pelayan public.

C.Konsep Birokrasi  Model Max Weber

Max Weber adalah seorang sosiolog besar asal Jerman yang pemikirannya tentang birokrasi telah menjadi sangat klasik dalam literatur akademis,Weber menggunakan istilah birokratisasi untuk menjelaskan semakin luasnya penerapan prinsip-prinsip birokrasi dalam berbagai organisasi dan institusi modern.

 Menurut Weber  dalam Miftah Thoha ( 2010 : 17-18 ), tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut:

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabat­annya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya ter­masuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (job description) masing­masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profe­sionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6.  Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa me­mutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabat­annya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menja­lankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan peng­awasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Weber dalam Harbani Pasolong ( 2007 : 72 ), menyusun karakteristik birokrasi menjadi 7, sebagai berikut:

1.      Spesialisasi pekerjaan , yaitu semua pekerjaan dilakukan dalam kesederhanaan,rutinitas ,dan mendefinisikan tugas dengan baik.

2.      Hierarki kewenangan yang jelas, yaitu sebuah struktur multi tingkat yang formal,dengan posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada dibawah supervise dan control dari yang lebih tinggi.

3.      Formalisasi yang tinggi , yaitu semua anggota organisasi diseleksi dalam basis kualifikasi yang didimonstrasikan dengan pelatiah, pendidikan, atau latihan formal.

4.      Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasrkan atas kemampuan, yaitu pengambilan keputusan tentang seleksi dan promosi didasarkan atas kualifikasi teknik ,kemampuan dan prestasi para calon.

5.      Bersifat tidak pribadi ( impersonalitas ), yaitu sanksi – sanksi diterapak secara seragam dan tanpa perasaan pribadi untuk menghindari keterlibatan denga kepribadian individual dan preferensi pribadi para anggota.

6.      Jejak karier bagi para pegawai, yaitu para pegawai diharapkan mengejar karier dalam organisasi. Sebagai imbalan atas komitmen terhadap karier tersebut, para pegawai mempunyai masa jabatan, artinya mereka akan dipertahankan meskipun mereka kehabisan tenaga atau jika kepandaiannya tidak terpakai lagi.

7.      Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi , yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatan nya untuk keperluan pribadinya termasuk keluarganya.

Konsep birokrasi weber dalam R Soegiatno Tjakranegara (1992:8) dapat dirangkum kan didalam jenis definisi ini : dengan birokrasi yang dimaksud adalah suatu badan administrative tentang pejabat yang diangkat.

1.Pejabat memiliki ciri yang membedakannya dengan pekerja : ialah memilki otoritas . sesuai dengan teori nya bahwa keyakinan dalam legitimasi adalah dasar bagi semua system otoritas. Ia mulai dengan mengemukakan lima keyakinan yang berkaitan padanya otoritas yang sah tergantung pada:

1.      Bahwa denagn ditegakkan nya peraturan (kode) yang sah maka dapat menuntut kepatuhan daripada anggota organisasi tersebut.

2.      Bahwa hokum merupakan suatu system aturan- aturan abstrak yang diterapkan pada kasus – kasus tertentu,sedangkan administrasi mengurus kepentingan- kepentingan organisasiyang ada batas- batas hokum.

3.      Bahwa manusia yang menjalankan otoritas juga mematuhi tatanan impersonal tersebut.

4.      Bahwa qua memberi(anggota yang taat)yang benar- benar mematuhi hokum.

5.      Bahwa kepatuhan itu seharusnya tidak kepada person yang menjaminnya untuk menduduki jabatan itu.

2. berdasarkan konsepsi legitimasi ini Weber dalam harbani pasolong(2007:71) menyusun delapan proposisi tentang penyusunan system otorita  legal, yaitu:

1)    Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan; 

2)    Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi; 

3)    Jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan (complaint); 

4)    Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan; 

5)    Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi; 

6)    Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya; 

7)    Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern; dan 

8)    Sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik. 

Selanjutnya, Weber dalam R. soegijatno tjakranegara (1992:8-10)melanjutkan ke sisi pekerja (staf) di organisasi yang legal-rasional. Bagi Weber, kedudukan staf di sebuah organisasi legal-rasional adalah sebagai berikut:

1.      para anggota staf bersifat bebas secara pribadi, dalam arti hanya menjalankan tugas-tugas impersonal sesuai dengan jabatan mereka; 

2.      terdapat hirarki jabatan yang jelas; 

3.      fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas; 

4.      para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak; 

5.      para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan pada suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian; 

6.      para pejabat memiliki gaji dan biasanya juga dilengkapi hak-hak pensiun. Gaji bersifat berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu, pejabat juga dapat diberhentikan; 

7.      pos jabatan adalah lapangan kerja yang pokok bagi para pejabat; 

8.      suatu struktur karir dn promosi dimungkinkan atas dasar senioritas dan keahlian (merit) serta menurut pertimbangan keunggulan (superior); 

9.      pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos terbut, dan; 

10.  pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. 

Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.” Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.

Khususnya, Weber memperhatikan fenomena kontrol superordinat atas subordinat. Kontrol ini, jika tidak dilakukan pembatasan, berakibat pada akumulasi kekuatan absolut di tangan superordinat. Akibatnya, organisasi tidak lagi berjalan secara rasional melainkan sesuai keinginan pemimpin belaka. Bagi Weber, perlu dilakukan pembatasan atas setiap kekuasaan yang ada di dalam birokrasi, yang meliputi point-point berikut:

1.      Kolegialitas. Kolegialitas adalah suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan suatu keputusan.

2.      Pemisahan Kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Misalnya, untuk menyepakati anggaran negara, perlu keputusan bersama antara badan DPR dan Presiden. Pemisahan kekuasaan, menurut Weber, tidaklah stabil tetapi dapat membatasi akumulasi kekuasaan. 

3.      Administrasi Amatir. Administrasi amatir dibutuhkan tatkala pemerintah tidak mampu membayar orang-orang untuk mengerjakan tugas birokrasi

4.      Demokrasi Langsung. Demokrasi langsung berguna dalam membuat orang bertanggung jawab kepada suatu majelis. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia, meski merupakan prerogatif Presiden guna mengangkatnya, terlebih dahulu harus di-fit and proper-test oleh DPR. Ini berguna agar Gubernur BI yang diangkat merasa bertanggung jawab kepada rakyat secara keseluruhan. 

5.      Representasi. Representasi didasarkan pengertian seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya. Dalam kinerja birokrasi, partai-partai politik dapat diandalkan dalam mengawasi kinerja pejabat dan staf birokrasi. Ini akibat pengertian tak langsung bahwa anggota DPR dari partai politik mewakili rakyat pemilih mereka. 

Hingga kini, pengertian orang mengenai birokrasi sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Max Weber di atas. Dengan modifikasi dan penolakan di sana-sini atas pandangan Weber, analisis birokrasi mereka lakukan.

Secara rinci Weber menjelaskan bahwa birokrasi mempunyai 15 karakteristik ideal, yaitu: 1) kekuasaan dimiliki oleh jabatan dan bukan pemegang jabatan; 2) otoritas ditetapkan melalui aturan-aturan organisasi; 3) tindakan organisasi bersifat impersonal, melibatkan eksekusi atas kebijakan publik; 4) tindakan organisasi dikerangkai oleh sistem pengetahuan yang disipliner; 5) aturan dikodifikasi secara formal; 6) aturan preseden dan abstrak menjadi standar bagi tindakan organisasi; 7) spesialisasi; 8) batasan yang tegas antara tindakan birokratis dengan tindakan partikular menentukan legitimasi dari tindakan; 9) pemisahan fungsional dari tugas-tugas yang diikuti oleh struktur otoritas formal; 10) kekuasaan yang didelegasikan via hierarki; 11) delegasi kekuasaan diekspresikan dalam istilah tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ditetapkan melalui kontrak; 12) kualitas yang dibutuhkan untuk mengisi posisi diukur dengan pengakuan kredensial formal (ijazah, sertifikat, dsb); 13) struktur karir dan promosi, baik atas dasar senioritas maupun prestasi; 14) posisi yang berbeda dalam hierarki akan menerima pembayaran yang berbeda; dan 15) sentralisasi koordinasi, komunikasi, dan control.

Konsep Birokrasi Martin Albrow

Martin Albrow adalah sosiolog dari Inggris. Ia banyak menulis seputar pandangan para ahli seputar konsep birokrasi Weber. Akhirnya, ia sendiri mengajukan beberapa konsepsinya seputar birokrasi.

Martin             albrow dalam Miftah Thoha (hal87-92) membagi 7 cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisa guna menganalisis fenomena birokrasi yang banyak dipraktekkan di era modern. Ketujuh konsepsi birokrasi Albrow adalah :

1. Birokrasi sebagai Organisasi Rasional

Birokrasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi tujuan utamanya menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Birokrasi juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Albrow memaksudkan birokrasi sebagai “organisasi yang di dalamnya manusia menerapkan kriteria rasionalitas terhadap tindakan mereka.”

2. Birokrasi sebagai Inefesiensi Organisasi

Birokrasi terlalu percaya kepada preseden (aturan yang dibuat sebelumnya), kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan), berkembangbiaknya formulir (terlalu banyak formalitas), duplikasi usaha, dan departementalisme. Birokrasi juga merupakan organisasi yang tidak dapat memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahannya. Aturan-aturan di dalam birokrasi cenderung dipakai para anggotanya untuk kepentingan diri sendiri.

3. Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat.

Birokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh para administrator yang profesional. Atau, birokrasi merupakan pemerintahan oleh para pejabat. Dalam pengertian ini, pejabat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melakukan sesuatu. Juga, seringkali dikatakan birokrasi adalah kekuasaan para elit pejabat. 

4. Birokrasi sebagai administrasi negara (publik)

Birokrasi merupakan komponen sistem politik, baik administrasi pemerintahan sipil ataupun publik. Ia mencakup semua pegawai pemerintah. Birokrasi merupakan sistem administrasi, yaitu struktur yang mengalokasikan barang dan jasa dalam suatu pemerintahan. Lewat birokrasi, kebijakan-kebijakan negara diimplementasikan. 

5. Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat.

Birokrasi dianggap sebagai sebuah struktur (badan). Di struktur itu, staf-staf administrasi yang menjalankan otoritas keseharian menjadi bagian penting. Staf-staf itu terdiri dari orang-orang yang diangkat. Mereka inilah yang disebut birokrasai-birokrasi. Fungsi dari orang-orang itu disebut sebagai administrasi.

6. Birokrasi sebagai suatu organisasi

Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi berskala besar, formal, dan modern. Suatu organisasi dapat disebut birokrasi atau bukan mengikut pada ciri-ciri yang sudah disebut.

7. Birokrasi sebagai masyarakat modern

A.    Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern.

Konsep Birokrasi  Model David Osborn dan Peter Plastrik

Reinventing Government

Sebelum membahas lebih dalam topik reinventing government, terlebih dahulu kita meninjau pengertian dari reinventing. Menurut David Osborne dan Peter Plastrik (1997) dalam bukunya “Memangkas Birokrasi”, Reinventing Government adalah “transformasi system dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efesiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Transformasi ini dicapai dengan mengubah tujuan, system insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan dan budaya system dan organisasi pemerintahan”. Pembaharuan adalah dengan penggantian system yang birokratis menjadi system yang bersifat wirausaha. Pembaharuan dengan kata lain membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, menciptakan organisasi-organisasi yang mam pu memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada saat sekarang dan di masa yang akan datang.

Osborn dalam buku memangkas birokrasi  (2000:322)mengemukakan Prinsip-prinsip Reinventing Government ,yaitu :

1.      Pemerintahan katalis

Pemerintahan yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah ( membuat kebijakan ,peraturan,undang-undang) dengan fungsi pelaksana(penyampai jasa dan penegakan). Kemudian pemerintah menggunakan metode kontrak ,voucher hadiah ,insentif pajak dan sebagainya untuk membantu organisasi public untuk mencapai tujuan .

2.      Pemerintah adalah Milik Masyarakat

Mengalihkan wewenang control yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat sehingga mampu mengontrol pelayanan yang dilakukan birokrasi .

3.      Pemerintah yang kompetitif

Pemerintaha kompetitif mensyaratkan persaingan diantara penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga.mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah untuk melakukan perbaikan.

4.      Pemerintah berorientasi pada Misi

Pemerintah yang berorientasai misi melakukan deregulasi internal ,menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan system administrative, seperti anggaran ,kepegawaian dan pengadaan. Mereka mensyaratkan setiap badan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas ,kemudian member kebebasan kepada manajer untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut dalam batas – batas legal.

5.      Pemerintah berorientasi pada hasil

Pemerintah yang result oriented mengubah focus dari input( kepatuhan pada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketetapan ) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil .mereka mengukur kinerja badan public,menetapkan target ,memberi imbalan kepada badan – badan yang mencapai atau melebihi target dan menggunakan anggaran untuk mengungkapakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam besarnya anggaran.

6.      Pemerintah berorientasi pada pelanggan

Pemerintah yang berorintasi pada pelanggan memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan yang harus diberi pelayanan  dengan melakukan survey pelanggan,menetapkan standar pelayanan, ,memberi jaminan dan sebagainya. Pemerintah meredesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.

7.      Pemerintah wirausaha

Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran ,tetapi juga menghasilkan uang .pemerintah meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar menuntut return on investment . mereka memamfaatkan insentif seperti dana usaha ,dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah untuk berpikir mendapatkan dana operasional.

8.      Pemerintah antisipatif

Pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang berpikir kedepan . mereka mencoba mencegah timbulnya masalah dari pada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah . mereka menggunakan perencanaan strategis , pemberian visi masa depan,dan berbagai metopde lain untuk melihat masa depan.

9.      Pemerintahan desentralisasi

Pemerintah desentralisasi adalah pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau system,mendorong mereka yang lansung melakukan pelayanan atau pelaksana,untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.

10.  Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar

Pemerintah yang berorientasi pada pasar sering memamfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada  menggunakan mekanisme administrative , seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan control dengan memamfaatkan peraturan . mereka menciptakan insentif keuangan , insentif pajak, pajak hijau, affluent fees. Dengan cara ini , organisasi swasta atau anggota masyarakat berprilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial

Pembaharuan birokrasi “ banishing bureaucracy”

Ada lima strategi mewirausahakan birokrasi. Osborn dan plastrik(2000),Ssebagai berikut :

1)      Strategi inti , yaitu menata kembali secara jelas mengenai tujuan ,peran dan arah organisasi dengan pendekatan tujuan

2)      Strategi konsekuensi,yaitu mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui penerapan reward and punishment dengan memperhitungkan resiko ekonomi dan pemberian penghargaan dengan pendekatan persaingan terkendali, manajemen perusahaan, mananajemen kinerja.

3)      Strategi pelanggan yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab kepada pelanggan dengan menggunakan pendekatan pilihan pelanggan,pilihan kompetitif, pemastian mutu pelanggan

4)      Strategi kekuasaan  yaitu kendali di alihkan pada lapisan organisasi paling bawah yaitu pelaksana atu masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan ,dengan demikian terjadi proses pemberdayaan organisasi,pegawai dan masyarakat.

5)      Strategi budaya,yaitu merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur – unsure kebiasaan,emosi dan psikology sehingga pandangan masyarakat terhadap organisasi public berubah.

D. Peran Birokrasi Dalam Pemerintahan Modern

Michael G. Roskin, et al. meneyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

1. Administrasi

birokrasi Fungsi administrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif.

2. Pelayanan

            Birokrasi fungsi pelayanan sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus.

3. Pengaturan (regulation)

Birokrasi Fungsi pengaturan yaitu dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Birokrasi fungsi informasi yaitu menyediakan data-data dan Informasi sehubungan dengan kebijaksanaan yang  mengalami pelanggaran untuk keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru .

E. Permasalahan Birokrasi Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia

1.Permasalahan Birokrasi

Efektivitas peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)	Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah
Pelayanan Publik	Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk
SDM Aparatur	Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi

2. Reformasi Birokrasi

a. Pengertian Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada  dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).

Sumber: (Roadmap RB Kemenkes)

b. makna reformasi birokrasi

-Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit

-Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada,  perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa

-Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

Reformasi Birokrasi Gelombang I (2007 – 2009)

Sifat:

Instansional

Sasaran:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang  baik

Area perubahan:

•      Kelembagaan (organisasi)

•      Budaya Organisasi

•      Ketatalaksanaan

•      Regulasi – Deregulasi

•      SDM

Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014)

Sifat:

Nasional dan Instansional

Sasaran:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Area perubahan :

•      Organisasi

•      Tatalaksana

•      Peraturan Perundang-undangan

•      Sumber daya manusia aparatur

•      Pengawasan

•      Akuntabilitas

•      Pelayanan publik

•      Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

                                                                      

BAB III

PENUTUP

a.       Kesimpulan

            Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara mernbangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

b.      Saran

Semoga dengan tersusun nya makalah ini dapat menambah pengetahuan tentang birokrasi modern  serta menjadi sumber referensi bagi pembacanya.penulis berharap agar adanya kajian – kajian  yang lebih mendalam lagi mengenai birokrasi mengingat birokrasi sangat berkaitan erat dalam pemerintahan yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

Martin Albrow,2004  Birokrasi, Cet.3, wacana :Yogyakarta

,Osborn david dan plastrik peter,2000.memangkas birokrasi: lima strategi menuju pemerintahan wirausaha, PPM: Jakarta

Pasolong harbani,2007. Teori Administrasi Publik, , alfabeta :bandung

www.slidefinder.net/b/birokrasi-kuliah-3-blog1/32514643

 Yunus Yasril dkk ,2006.pengantar ilmu administrasi Negara , unp press:Padang

Poltak sinambela ,lijan ,dkk.2006.reformasi pelayanan public: teori,kebijakan dan implementasi ,bumi aksara:jakarta

Tjakra Negara,R. Soegiatno. 1992. Hukum tata usaha dan birokrasi Negara.rineka cipta:jakarta